Intji Indriati, Kepala BPKAD yang baru dilantik Bupati Lampung Selatan, disebut-sebut sebagai bopeng birokrasi Lamsel.

LAMPUNGNEWS.CO.ID- Karier pejabat birokrat, seringkali mengikuti kesuksesan politisi. Tak jarang, naiknya pejabat karbitan hanya berdasar kedekatan dengan kepala daerah itu, membuat bopeng di wajah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itu yang banyak disebut-sebut dalam pelantikan pejabat esselon 2 dan esselon 3 di Lampung Selatan (Lamsel), Selasa, 2 Januari 2017 malam.

Acara yang digelar di Rumah Dinas Bupati Lamsel itu, lebih mirip acara pelantikan pada sistem kerajaan dibanding pemerintah daerah. Pasalnya, dilakukan malam hari. Di luar jam dinas yang lazim dilakukan pegawai pemerintahan.

Bupati Lamsel, Zainudin Hasan yang memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 58 orang itu. Terdiri dari 38 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 2), 16 diantaranya merupakan hasil seleksi (jobfit) tahap pertama dan 22 orang merupakan hasil seleksi. Selanjutnya, 20 orang Pejabat Administrator (Eselon III) yang terdiri dari 17 orang Camat, 1 orang Sekretaris Dewan Pengurus Korpri, dan 2 orang Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Pemkab Lamsel.

Seperti lazimnya raja, sambutan Bupati Zainudin Hasan selain berisi perintah-perintah juga ancaman. a�?Jangan Anda merasa puas karena telah meraih jabatan ini, jalan ke depan masih panjang. Saya pinta, mulai besok semua instansi yang bapak ibu emban harus ada perubahan,a�? demikian kata Zainudin sebagaimana dilansir situs lampungselatankab.go.id.

Menariknya, ikut dilantiknya nama Dra. Intji Indriati sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menjadi gosip tersendiri di kalangan PNS dan sejumlah tamu yang menghadiri pelantikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 821.22.23.27/020304/V.05/2017 itu.

Intji adalah mantan Camat Sukarame Bandar Lampung yang pindah ke Lamsel setelah pasangan Zainudin-Nanang menang Pilkada pada akhir 2015 lalu. Berawal dari Pelaksana Tugas di Badan PKAD, Intji Indriati yang disebut banyak pihak justru membuat sistem birokrasi dalam mengurus berbagai macam pencairan kegiatan satuan kerja semakin sulit. Intji juga dikabarkan karena masih saudara “bupati bayangan”.

“Bupati bayangan itu ya semua orang Kalianda tahu,” demikian diucapkan Rozi, salah satu pengusaha Lamsel yang mengaku kesulitan untuk mencairkan dana kegiatan pembangunan gedung di salah satu dinas.

“Butuh waktu berminggu-minggu untuk bisa mencairkan tagihannya kepada Pemkab Lamsel. Biasanya kalau pekerjaan sudah selesai dan berkas PHO, paling lama satu minggu kami sudah bisa mendapatkan giro pembayaran dari Pemkab Lamsel. Sekarang, sudah dua minggu lebih berkas kami tidak bisa di proses di BPKAD, alasan bendahara dinas, sistem di keuangan saat ini semakin sulit,” ujar dia.

Rozi juga tidak sendiri, rekannya seperti Robby yang juga jadi pengusaha di Lamsel, menyebut sejak jadi BPKAD dijabat Intji, prosedur pencairan sangat rumit. Kabar miring itu bahkan direspon beberapa pegawai honorer di Lamsel sebagai gaya bupati yang sekarang. “Mana ada levelnya kepala badan tapi mempersulit, ya pasti itu permintaan pimpinannya, untuk bayar hutang adiknya yang sudah nipu pemborong kali,” ujar Andi, yang tak mau nama aslinya disebut begitu tahu diwawancarai www.lampungnews.co.id, di sela-sela acara pelantikan pejabat Lamsel itu.

Dirinya bahkan menjelaskan, 22 orang yang jadi esselon 2 itu, murni semuanya transaksi dengan mahar. Meski dia mengaku tak punya bukti, naiknya Intji, Anas, Burhan, sangat terang mengindikasikan praktik kotor itu.

Di sisi lain, Erlan Murdiantono yang jadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan membantah semua pertanyaan tentang mahar untuk jadi
pejabat di bawah kepemimpinan Zainudin-Nanang. Meski demikian, dirinya cukup tahu kondisi birokrasi Lamsel setelah cukup lama menjabat sebagai Plt Sekda. (bur)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY