LAMPUNGNEWS.CO.ID- Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame sudah sah menjadi asset Pemprov Lampung. Menjelang ekseskusi, ratusan rumah yang ditempati ribuan warga Kota Bandarlampung, mulai melawan.

Setidaknya, tercatat, ratusan orang yang punya rumah di Waydadi, Kamis, 24 November 2016, turun ke jalan.

Aksi itu diduga, bukan saja ditunggangi kepentingan Walikota Bandarlampung Herman HN yang sedang bermusuhan dengan Gubernur Lampung, bahkan ada Wakil Ketua DPRD Kota yang ikut andil dalam aksi tersebut.

Keikutsertaan wakil ketua dewan itu, disebut banyak warga yang turun ke jalan, siang tadi. Mereka mengakui, alasan wakil ketua dewan itu ikut membiayai demo karena tanah dan lokasi yang dimiliki di Kelurahan Waydadi, cukup luas.

15220001_1913324175562534_3327226268125169394_n“Dua tahun belakangan, beliau (wakil ketua DPRD) itu banyak membeli tanah tanpa surat dari warga yang sudah resah,” kata Kirno, salah satu peserta aksi di bawah jembat layang Wayhalim.

Diketahui, ratusan massa menggelar aksi damai di beberapa titik di kota Bandarlampung, menuntut hak atas tanah yang telah ditempati selama puluhan tahun.

Kepala Lingkungan Kelurahan Waydadi Triono, menjelaskan, warga melakukan aksi damai lantaran merasa resah atas rencana Pemerintah Provinsi yang berencana melakukan lelang atas tanah di seputaran Waydadi.

Aksi warga Waydadi ini, lanjut Triono, merupakan aksi solidaritas masyarakat di tiga Kelurahan, yakni Waydadi, Waydadi Baru, dan Waydadi Jaya. “Kami menuntut hak perubahan status tanah di Waydadi. Karena kami dapat tanah itu bukan hasil matok, melainkan membeli. Ini kami mau beli tanah kami sendiri, terus itu mau lelang terbuka katanya, itu adalah hak kami, dan warga hanya menginginkan adanya perubahan status. Terkait adanya biaya tambahan, warga masih bisa terima,” paparnya.

Namun Triono enggan berkomentar terkait suport dari Walikota Bandarlampung Herman HN dan Wakil Ketua Dewan yang punya lahan luas di Waydadi.

“Soal suport dana dari tuan takur, itu bukan urusan saya, kabarnya memang ada instruksi dari kepala lingkungan,” kata Supri, pemuda yang ikut aksi di bawah jembat layang Wayhalim.

Supri yang rumah orang tuanya ada di belakang SMU Negeri 5, masuk area Waydadi. Dia juga mengaku tak ada sertifikat, namun dapat rumah itu, bukan asal bangun, melainkan membelinya. “Memang tanah Pak Hamrin di sini luas dan banyak,” kata dia singkat. (bus/red)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY