Pengacara SH ketika sedang memberikan keterangan.
Proses penahanan Kadiskominfo Pringsewu di Polres Tanggamus, Kamis, 24 November 2016 sama sekali tak menyinggung setoran PPK, Sailendra (Diduga Otak Korupsi Bandwit Pekon) ke oknum Polres. 

LAMPUNGNEWS.CO.ID- Meski sempat mengelak dan bebas, lalu menuding kelakuan Sailendra, bekas PPK di Diskominfo Pringsewu yang jadi otak maling anggaran proyek internet pekon, Sugesti Hendarto akhirnya tertunduk. Entah merasa malu atau berusaha menghindari kamera, Kepala Dinas Kominfo itu bersembunyi di balik punggung pengacaranya. Polres Tanggamus, tetap menahannya.

Proses penahanan terhadap Sugesti Hendarto (SH) pada Kamis, 24 November 2016 sempat berlangsung alot. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tanggamus sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap SH yang berstatus tersangka dalam dugaan mark up bandwidth (internet) sudah selesai sejak pukul 15.00 WIB.

Setelah diperiksa sekitar enam jam, akhirnya kepala dinas yang kini sudah berusia 50 tahun itu dijebloskan ke balik jeruji besi Polres Tanggamus. Baca Otak Koruptor di Diskominfo Belum Ditangkap

Menurut Kasatreskrim Polres Tanggamus AKP Hendra Saputra, pemanggilan kedua untuk SH beserta Mantan Account Manager PT Telkom, yaitu R. Namun pada pemanggilan ini, hanya SH yang datang. Awalnya SH datang tanpa pengacara. Tetapi saat pemeriksa sampai pada pertanyaan ke enam, SH meminta pemeriksaan dihentikan sementara. Karena SH menyatakan bahwa dia mau diperiksa hanya jika didampingi pengacara.

“Lalu Unit Tipikor memenuhi kemauan SH dan terpaksa sementara menghentikan pemeriksaan, karena menunggu pengacara SH tiba di mapolres. Sebelum SH memilih didampingi pengacara, kami juga sudah menyediakan pengacara untuk SH. Lalu kami tunjuk Saudari Selvi Lastari Rahman sebagai Kuasa Hukumnya. Tapi entah apa sebabnya, mendadak tersangka berubah pikiran. Ya kami ikuti kemauannya,” ujar Hendra, mendampingi Kapolres Tanggamus AKBP Ahmad Mamora.

Sikap SH yang bersikeras enggan membubuhkan tandatangan berkas penahanannya, meskipun pengacara yang ia minta sudah datang, membuat awak media yang sudah standby sejak siang terlantar karena menunggu. Bahkan hingga lepas maghrib, SH masih bertahan dan mengurung diri di ruangan kasatreskrim. Selain tarik-ulur menandatangani berkas penahanan dirinya, SH mengurung diri lantaran menghindari jepretan kamera dan para wartawan yang hendak meminta tanggapannya.

Kanit Tipikor Satreskrim Ipda. Ramon Zamora menjelaskan, pada pemanggilan kedua ini, SH statusnya sudah sebagai tersangka. Dia mulai diperiksa sejak pukul 11.00 WIB. Pada saat masih didampingi pengacara yang disediakan negara, SH sudah diberondong dengan enam pertanyaan. Namun saat hendak masuk pertanyaan berikutnya, SH meminta didampingi pengacaranya, yaitu Yudi Yusnandi.

“Namun permintaan tersangka, tak akan merubah apapun. Karena dari awal pemanggilan, SH statusnya sudah tersangka. Namun karena didampingi pengacara adalah hak tersangka, ya kami ikuti saja apa keinginan SH. Sebelum kami mulai pemeriksaan, kesehatan SH juga stabil karena kami cek tekanan darahnya lebih dulu. Yang pasti semua prosedural penetapan status dan hak tersangka, sudah kami penuhi,” tegas Ramon.

Diberitakan sebelumnya, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tanggamus, akhirnya menetapkan Kepala Diskominfo Pringsewu, SH (50) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi belanja bandwidth internet Pekon IT dan SKPD. Selain SH, juga ada dua tersangka lain, yaitu AP (33) sebagai Direktur CV Adhya Pratama dan R (52) yang merupakan mantan Account Manager PT Telkom.

Polisi sudah melakukan penahanan terhadap AP, sejak Jumat (18/11/2016) malam. Sementara SH dan R, mangkir dari pemanggilan pertama sebagai tersangka, pada Senin (21/11). Sejatinya kemarin berdasarkan jadwal Unit Tipikor, R dipanggil untuk hadir pukul 09.30 WIB dan SH pukul 13.00 WIB. Namun ditunggu hingga pukul ‎15.30 WIB, keduanya tak kunjung menampakkan muka.

“Kalau dari tersangka SH, tidak konfirmasi atau ada keterangan apapun. Sementara dari tersangka R, tadi sekitar pukul 13.30 WIB, pengacara tersangka datang dan mengatakan yang bersangkutan tak bisa hadir karena kondisi kesehatan,” kata dia.

Ramon Zamora menjelaskan, kasus dugaan tipikor ini, memang bergulir cukup lama. Berawal dari penyelidikan pada Februari 2016, lalu meningkat ke penyidikan di bulan Juni, dan akhirnya penetapan tiga tersangka pada 14 November. Cukup lamanya proses dari awal hingga penetapan tersangka, lantaran polisi harus menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Lampung.

“Karena selain berdasarkan dua alat bukti, hasil audit BPKP inilah yang akhirnya disebut sebagai kerugian negara. Dalam kasus ini, AP, SH, dan R dengan sengaja dan bersama-sama menyusun skenario untuk merekayasa dua jenis kontrak, dalam tiga item pekerjaan. Kontrak pertama berupa Pengadaan Perangkat Tower senilai Rp 94,2 juta. Kontrak berikutnya adalah Langganan Belanja Bandwidth/Internet Pekon IT dan SKPD senilai Rp 467.936.000,” beber Ramon.

Ketiga tersangka, ujar kanit tipikor, dengan serakahnya menggerogoti uang negara yang berupa APBD Perubahan ‎Pringsewu TA 2015. Akibatnya, total kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan hasil audit BPKP sebesar Rp 317.250.000. menurut Ramon, ketiga tersangka menggunakan dua modus utama untuk mengeruk keuntungan dari uang negara ini.

“Pertama, mereka bertiga secara sengaja dan bersama-sama merekayasa kontrak. Modus berikutnya, adalah me-mark up harga belanja bandwidth Pekon IT dan SKPD, dari harga Rp421 ribu/lokasi, menjadi Rp1,7 juta/lokasi. Jumlah total berapa lokasi pekon dan SKPD yang dimaksud pun, sedari awal sudah samar. Karena tidak tertuang dalam klausul kontrak,” papar Ramon.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjutnya, maka AP, SH, dan R terancam dijerat Pasal 2 dan 3 Undang Undang Tipikor Tahun 1999 terkait adanya kerugian negara. Lalu Pasal 9 terkait rekayasa kontrak (administrasi). Ancamannya maksimal 20 tahun penjara. (bus)

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY