LAMPUNGNEWS.CO.ID- Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, melalui Surat Keputusan bernomor G/629/ III.12/HK/2016, mendapat kewenangan mengelola dan melaksanakan pembangunan di kawasan industri Lampung (KAIL). Serah terima SK Gubernur itu dilakukan Sekdaprov Lampung, Sutono pada Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama (LJU), Andi Jauhari Yusuf pada Senin, 21 November 2016.

Bagaimana rekam jejak PT LJU? Satu-satunya perusahaan yang ditunjuk jadi operator mengelola KAIL oleh Gubernur Lampung, berikut catatan yang berhasil dihimpun redaksi.

Berdiri sejak Gubernur Lampung dipimpin Sjachroedin ZP pada 2010. Pernah dibahas DPRD Lampung dengan sebutan, perusahaan milik daerah yang tak punya standar prosedur operasional (SOP) yang jelas. Sehingga selama 2010 sampai 2015, akibat buruknya kinerja perusahaan yang jadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu, mengalami kerugian sebesar Rp.4,5 miliar.

Perusahaan itu juga tercatat pada 2016, punya nilai aset perseroan melalui penyertaan aset dan modal Rp212 miliar. Pemerintah Provinsi Lampung diminta ikut penyertaan aset berupa sebidang tanah dan gedung perkantoran di Bandarlampung, serta lahan 25 hektare di Sebalang yang rencananya akan digunakan sebagai land bank, sebagai sarana komersial pariwisata dan kelautan.

Dalam rencana kerjanya, tahun 2019 LJU akan diarahkan menjadi holding company, karena perseroan memiliki tujuh anak perusahaan subsidiary company bersama pihak ketiga yang terus berkelanjutan.

Ketujuh anak perusahaan subsidiary company tersebut diantaranya perusahaan jasa konstruksi dan engineering; kepelabuhan dan logistik; property dan LJU estate; pembangkit listrik tenaga surya (PLTS); pembangkit listrik tenaga gas (PLTG); jasa rest area toll; dan jasa pertambangan.

Untuk pembuat rest area tol Sumatera, ditargetkan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp10 miliar, dengan recana pendapatan Rp100 miliar dan rencana laba Rp16,7 miliar.

Apakah program-program manis itu bakal terwujud? Kita tunggu. (bersambung)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY