LAMPUNGNEWS.CO.ID- Tingkat kepedulian pemerintah daerah untuk melaporkan realiasasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan ke pusat masih rendah.

Terbukti untuk DAK 2015, masih sekira Rp 4 triliun belum dilaporkan pemda.

“Kami kesulitan memantau berapa serapan anggaran DAK pendidikan di daerah. Untuk 2015, dari Rp 10,04 triliun DAK yang disalurkan, yang dilaporkan hanya Rp 6,6 triliun,” kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad dalam rapat dengar pendapat Panja Sarana dan Prasarana (Sarpras) Komisi X DPR RI, Senin (21/11).

Tidak hanya itu,‎ untuk DAK 2016 yang khusus diperuntukkan bagi SD, dari Rp 2,6 triliun, baru Rp 505 miliar atau 20 persen dilaporkan ke pusat.

Hal ini menurut Hamid menyulitkan Kemendikbud memantau sekolah mana saja yang sarprasnya sudah terpenuhi oleh DAK.

“Pembiayaan Sarpras inikan bukan hanya dari APBN, tapi juga DAK, masyarakat, dan APBD. Kemendikbud hanya bisa memantau penggunaan dana APBN. Sedangkan tiga sumber lainnya tidak ‎bisa. Sementara untuk DAK, sumber datanya dari Kemendikbud tapi kami tidak punya kewenangan memantau penyerapan anggarannya,” terangnya.

Ditambahkan Sekjen Kemdikbud Didi‎k Suhardi, Kementerian Keuangan sebenarnya sudah mengambil langkah tegas bagi daerah yang tidak melaporkan realisasi DAK.

Bagi daerah yang tidak melaporkan akan dikurangi DAU-nya. “Namun, kami tidak tahu apakah sanksi tersebut sudah dilaksanakan atau tidak. Sebab, sampai saat ini pelaporan DAK Pendidikan masih sangat rendah,” tandasnya.

Sanksi Tegas Bagi Daerah

‎Panja Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah (Diksdasmen) Komisi X DPR RI mendesak pemerintah pusat memberikan sanksi tegas kepada daerah-daerah yang tidak melaporkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan.

Pasalnya, banyak daerah yang cuma senangnya menerima tapi tidak memberikan laporan perkembangan penyerapan DAK pendidikan.

“Harus jelas pelaporannya, jangan sampai ada sekolah yang mengada-adakan karena berharap DAK. Alhasil sekolahnya berubah jadi sekolah DAK,” kata Reni Marlinawati, anggota Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI saat rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (21/11).

Bila daerah tidak melaporkan realisasi DAK, lanjutnya, berapa pun dana yang digelontorkan tidak akan cukup.

Sebab, sekolah penerima DAK bisa beralasan masih kurang. Sedangkan sekolah yang hampir rata tanah tidak mendapatkan dana DAK sepeser pun.

“Sudah rahasia umum kalau dana DAK ini jadi proyek di daerah. Apalagi pemerintah hanya menggelontorkan uang, yang atur daerah sendiri sehingga bisa ada kongkalikong,” kritik politikus PPP ini.

‎Sementara Dadang dari Hanura menyatakan, ‎harusnya pusat punya kewenangan besar untuk menekan daerah untuk melaporkan penggunaan DAK pendidikan.

Sedangkan Isma Yatun, politikus PDIP‎ mengatakan, harus ada punishment bagi daerah yang tidak mau melaporkan serapan anggaran DAK pendidikan.

Jangan sampai keengganan pemda untuk melapor ke pusat karena melindungi mafia proyek pendidikan. (*)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY